Kategori Umum Informasi yang Dikecualikan:

• Informasi Pribadi: Data identitas diri, riwayat kesehatan, kondisi keuangan, serta catatan pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, dan mitra kerja.
• Informasi yang Menghambat Penegakan Hukum: Data intelijen kriminal, rencana pencegahan kejahatan, atau informasi yang dapat membahayakan keselamatan penegak hukum.
• Informasi yang Menyangkut Kepentingan Negara atau Publik: Data pengadaan barang/jasa dari penyedia, dokumen penawaran kontrak, atau informasi yang dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan kekayaan intelektual.
• Dokumen Internal Badan Publik: Dokumen usul pengangkatan, pemberhentian, mutasi, atau promosi jabatan struktural/fungsional.
• Dokumen yang Mengandung Rahasia: Surat-surat rahasia, perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang sifatnya rahasia, atau hasil evaluasi kinerja yang bersifat pribadi.
• Soal dan Uji Kompetensi: Soal serta kunci jawaban untuk asesmen atau seleksi pegawai. 

Dasar Hukum dan Prinsip Pengecualian:

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Menjadi dasar untuk mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan, dengan penekanan bahwa pengecualian harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.
• Pengujian Konsekuensi: Proses untuk menguji apakah ada kerugian yang lebih besar jika informasi tersebut dibuka atau tidak dibuka.
• Ketentuan yang Keta dan Terbatas: Informasi yang dikecualikan harus bersifat ketat dan terbatas, tidak boleh bersifat umum atau untuk kepentingan badan publik semata.
• Batas Waktu Pengecualian: Pengecualian memiliki batas waktu. Setelah habis masa pengecualiannya, informasi tersebut secara otomatis menjadi informasi publik dan dapat diakses.